Sulit Penuhi Kuota, RSBI "Jemput Bola" Siswa Miskin

Ternyata, sekolah berlabel Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) menemui kesulitan untuk menjaring siswa miskin guna memenuhi alokasi 20 persen kursi bagi siswa miskin di semua jenjang. Seperti diketahui, pemerintah menetapkan, sekolah harus menyediakan 20 persen kursi dari total siswanya bagi siswa dari keluarga miskin. Kebijakan ini diterapkan untuk membuka akses siswa dari keluarga miskin mendapatkan pendidikan yang bermutu.

Akan tetapi, potret di lapangan mengatakan lain. Sekolah-sekolah umumnya kesulitan memenuhi kuota 20 persen tersebut. Alasannya, jumlah siswa miskin yang mendaftarkan diri ke sekolah RSBI masih sangat minim, baik dari segi jumlah maupun kemampuan akademiknya.

"Dari tahun ke tahun jatah 20 persen itu sulit terpenuhi," kata Kepala SMPN 1 RSBI Jakarta, Bambang K. Kartono, saat berkunjung ke Redaksi Kompas.com, bersama Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto, Kamis (21/6/2012). 

Untuk memenuhi kuota itu, Bambang menjelaskan, tim penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sekolahnya melakukan "jemput bola" dan mencari siswa miskin yang memiliki kecakapan secara akademik. Proses seleksi akan dibebankan pada nilai Ujian Nasional (40 persen) dan hasil tes potensi akademik (60 persen).

"Kami akan berikan 20 persen kursi kami pada siswa miskin. Dengan catatan mereka bisa memenuhi passing grade di sekolah kami," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh juga mengingatkan sekolah-sekolah agar memenuhi kuota 20 persen siswa miskin. Pasalnya, hampir di seluruh daerah, termasuk DKI Jakarta banyak ditemukan sekolah RSBI yang sulit memenuhinya.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengatakan, hambatan menjaring siswa miskin karena adanya anggapan dan pola pikir masyarakat bahwa RSBI merupakan sekolah yang eksklusif dan mahal sehingga para siswa dari keluarga miskin merasa minder sebelum mencoba untuk mendaftar.

Data Akurat Siswa Miskin Sulit Diperoleh

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengaku masih kesulitan memperoleh data akurat tentang jumlah siswa miskin di seluruh Indonesia. Maka, pemerintah daerah pun diimbau untuk membantu pendataan dengan menyajikan data siswa miskin yang berbasis nama dan alamat (by name by address).

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Suyanto mengatakan, selama ini jumlah siswa miskin diperoleh berdasarkan data yang menjadi acuan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Akan tetapi, data TNP2K dinilai belum cukup untuk dijadikan acuan pada program Subsidi Siswa Miskin (SSM).

"Kami ambil datanya dari TNP2K. Tapi belum cukup karena jumlahnya hanya ratusan ribu. Maka harus ada bantuan dari daerah," kata Suyanto kepada Kompas.com, Senin (12/3/2012), di Jakarta.

SSM akan diberikan kepada sekitar 14 juta siswa miskin. Jumlah tersebut berasal dari 11 juta siswa SD, dan 3,5 juta siswa jenjang SMP.

Dalam melaksanakan program SSM, Kemdikbud juga mengacu pada data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial. Salah satu syarat memperoleh PKH adalah harus memiliki anak yang bersekolah.

Ke depannya, SSM akan menyentuh 23 persen jumlah siswa miskin di seluruh Indonesia. Melalui dana yang berasal dari APBN Perubahan,  setiap siwa akan memperoleh subsidi yang bervariasi tergantung jenjang pendidikannya.

Untuk jenjang SD, unit cost SSM per siswa per tahun mencapai Rp 450 ribu, siswa jenjang SMP mencapai Rp 750 ribu, dan siswa jenjang SMA berkisar di angka Rp 1 juta.

View the original article here

70 Persen Anak Indonesia Sulit Hidup di Abad 21

KOMPAS/Didit Putra Erlangga Rahardjo Guru Besar Matematika dari Institut Teknologi Bandung, Iwan Pranoto, di Bandung

BANDUNG, KOMPAS.com - Dua penelitian terhadap minat belajar matematika kepada anak Indonesia ternyata menghasilkan kesimpulan miris. Rata-rata penguasaan matematika pelajar kelas 2 SMP di Indonesia tidak meningkat dalam lima tahun terakhir dan ada indikasi bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia tidak membuatnya lebih baik.

Data tersebut datang dari Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) tahun 2007 serta Programme for International Student Assessment (PISA) pada tahun 2009. Keduanya merupakan studi terpisah dengan metodologi yang berbeda atas sampel yang berbeda terhadap pelajar di Indonesia. Tujuannya untuk perbandingan atau benchmarking literasi matematika di berbagai negara di dunia.

Untuk TIMSS, Indonesia mencapai hasil 397 dan terletak di antara negara benua Afrika seperti Bahrain dengan 398 poin, Mesir dengan 391 poin, atau Iran dengan 403 poin. Negara Asia Tenggara yang paling dekat adalah Malaysia dengan 474 poin sementara lima besar peringkat itu diduduki oleh negara Asia lain yakni Taiwan dengan 598 poin, Korea 597 poin, Singapura 593 poin, Hongkong 572 poin, serta Jepang 570 poin.

Perolehan tersebut akan lebih miris sewaktu dibandingkan dengan hasil TIMSS yang muncul empat tahunan, justru terlihat penurunan yakni 403 poin pada tahun 1999, 411 poin pada 2003 dan anjlok menjadi 397 poin pada tahun 2007.

Kesimpulan yang mirip juga ditampilkan dari hasil penelitian PISA untuk membandingkan jumlah siswa yang literasi matematika di bawah tingkat 2 selama tahun 2003 dibandingkan dengan tahun 2009. Ternyata, Indonesia memiliki persentase tertinggi yakni 76 persen dan tidak banyak berubah dalam enam tahun selanjutnya.

"Padahal, ada penelitian yang menyimpulkan bahwa anak yang penguasaan matematika di bawah level 2 bakal sulit hidup di abad 21 ini," kata Guru Besar Matematika dari Institut Teknologi Bandung, Iwan Pranoto, di Bandung, Rabu (4/4).

Penelitian dari PISA lebih lanjut menampilkan grafis mengenai populasi orang yang menguasai matematika tingkat 5 dan 6. Orang yang memiliki pemahaman di tingkat itu secara statistik bakal menjadi pemimpin di dunia dan aktif pada posisi pengambilan keputusan. Hasilnya, populasi dari Indonesia menunjukkan angka 0. Iwan berujar bahwa Indonesia bakal sulit bersaing secara statistik dalam kancah global.

Dengan data tersebut, lanjut Iwan, seharusnya pemerintah bisa bergerak cepat dan merumuskan kebijakan merevolusi sistem pendidikan di Indonesia. Dia balik bertanya sewaktu ditanya mengenai hasil Ujian Nasional yang terus membaik setiap tahun, karena dua indikator ternyata berkata sebaliknya.  

View the original article here