JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengaku masih kesulitan memperoleh data akurat tentang jumlah siswa miskin di seluruh Indonesia. Maka, pemerintah daerah pun diimbau untuk membantu pendataan dengan menyajikan data siswa miskin yang berbasis nama dan alamat (by name by address).
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Suyanto mengatakan, selama ini jumlah siswa miskin diperoleh berdasarkan data yang menjadi acuan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Akan tetapi, data TNP2K dinilai belum cukup untuk dijadikan acuan pada program Subsidi Siswa Miskin (SSM).
"Kami ambil datanya dari TNP2K. Tapi belum cukup karena jumlahnya hanya ratusan ribu. Maka harus ada bantuan dari daerah," kata Suyanto kepada Kompas.com, Senin (12/3/2012), di Jakarta.
SSM akan diberikan kepada sekitar 14 juta siswa miskin. Jumlah tersebut berasal dari 11 juta siswa SD, dan 3,5 juta siswa jenjang SMP.
Dalam melaksanakan program SSM, Kemdikbud juga mengacu pada data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial. Salah satu syarat memperoleh PKH adalah harus memiliki anak yang bersekolah.
Ke depannya, SSM akan menyentuh 23 persen jumlah siswa miskin di seluruh Indonesia. Melalui dana yang berasal dari APBN Perubahan, setiap siwa akan memperoleh subsidi yang bervariasi tergantung jenjang pendidikannya.
Untuk jenjang SD, unit cost SSM per siswa per tahun mencapai Rp 450 ribu, siswa jenjang SMP mencapai Rp 750 ribu, dan siswa jenjang SMA berkisar di angka Rp 1 juta.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar